piezomat.org – Kasus korupsi di Indonesia tuh kayak nggak ada tamatnya, deh. Baru satu kasus rame, eh muncul lagi kasus lainnya. Bikin masyarakat auto geleng-geleng kepala. Melihat kondisi ini, Guru Besar IAIN Langsa, Prof Dr Drs Muzakkir Samidan, SH, MH, MPd, ikut buka suara dan minta pemberantasan korupsi dilakukan lebih serius.
Read More : Makin Meroket! Sosok Don Muzakir Dapet Dukungan Penuh Dari Kota Langsa Buat Masuk Kabinet
Menurut Prof Muzakkir, urusan korupsi nggak bisa cuma ditangani ala kadarnya. Pelakunya harus dikasih hukuman yang tegas biar bener-bener kapok dan nggak kepikiran buat ngulangin lagi. Selain itu, penegakan hukum yang serius juga penting banget supaya kepercayaan masyarakat terhadap hukum nggak makin turun.
Korupsi Masih Sering Muncul, Bikin Auto Miris
Prof Muzakkir mengibaratkan kasus korupsi di Indonesia kayak jamur di musim hujan. Tumbuhnya cepet dan muncul di mana-mana. Kasusnya juga nggak cuma melibatkan satu golongan aja, tapi bisa menyeret berbagai pihak. Kondisi kayak gini jelas bikin miris karena korupsi bisa mengganggu pemerintahan dan pembangunan.
Yang bikin makin bikin dahi berkerut, beberapa pelaku korupsi malah terlihat santai dan tetap pede saat berhadapan dengan publik. Padahal lagi berurusan sama hukum, tapi rasa malu atau penyesalan kayaknya nggak terlalu kelihatan. Fenomena ini menurut Prof Muzakkir harus jadi alarm keras buat semua pihak.
Hukum Harus Tegas Biar Pelaku Nggak Ngulang
Menurut Prof Muzakkir, penegakan hukum harus benar-benar bikin pelaku mikir seribu kali sebelum melakukan korupsi. Jangan sampai hukuman yang diterima malah dianggap angin lalu. Kalau hukum nggak memberikan efek jera, pelaku lain bisa aja merasa punya celah buat melakukan hal serupa.
Aparat penegak hukum juga diminta tetap konsisten dalam menangani perkara korupsi. Mulai dari pengungkapan kasus sampai proses hukumnya harus dilakukan secara transparan dan profesional. Jadi, masyarakat bisa melihat kalau hukum benar-benar jalan dan nggak cuma tajam ke pihak tertentu aja.
Wacana Amnesti Koruptor Jangan Asal Gas
Prof Muzakkir juga ikut menyoroti wacana soal pemberian amnesti atau abolisi kepada pelaku korupsi yang mau mengembalikan kerugian negara. Menurutnya, wacana kayak gini perlu dipikirin matang-matang. Jangan sampai keputusan yang diambil malah bikin masyarakat bertanya-tanya soal keadilan.
Mengembalikan uang negara memang penting, tapi bukan berarti otomatis semua persoalan hukum selesai begitu aja. Jangan sampai muncul kesan kalau pelaku korupsi cukup balikin uang, terus bisa bebas dari tanggung jawab. Prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efek jera tetap harus jadi perhatian utama.
Pemerintah Diminta Nggak Setengah-Setengah
Prof Muzakkir berharap pemerintah makin serius dalam memberantas korupsi. Caranya bisa lewat penguatan aturan, pengawasan yang lebih ketat, serta penegakan hukum yang nggak pilih kasih. Intinya, jangan cuma galak di awal, tapi pas pelaksanaannya malah kendor.
Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga punya peran penting dalam memastikan seluruh alat negara bekerja maksimal buat memberantas korupsi. Salah satu hal yang perlu didorong yaitu pembahasan aturan tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Biar hasil kejahatan nggak gampang balik lagi ke tangan pelaku.
Dampak Korupsi Nggak Cuma Soal Uang
Korupsi tuh bukan cuma bikin uang negara ambyar, tapi pembangunan ikut seret dan masyarakat yang kena imbasnya. Makanya, pemberantasannya harus kompak bareng-bareng, mulai dari pemerintah, aparat hukum, sekolah, sampai masyarakat. Kalau semua punya integritas, budaya antikorupsi makin kuat dan ruang buat praktik nakal makin tipis!
Berantas Korupsi Harus Kompak Bareng-Bareng!
Prof Muzakkir bilang, korupsi tuh efeknya ke mana-mana, jadi nggak bisa diberantas sendirian. Pemerintah, aparat, dan masyarakat harus kompak nolak korupsi. Kalau hukum tegas dan pengawasan ketat, peluang punya pemerintahan yang bersih makin gede. Intinya, jangan kasih korupsi celah buat tumbuh apalagi dianggap biasa!
About the Author
