piezomat.org – Pemerintah Kota Langsa jadi tuan rumah High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Aceh Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antardaerah dalam menghadapi tantangan ekonomi di Aceh.
Read More : Usai Terima Bantuan Banjir, Warga Kota Langsa Ramai-Ramai Borong Emas Perhiasan
Pertemuan berlangsung di Aula Hotel Harmoni Langsa, Senin, 6 Juli 2026. Acara ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Aceh dan Bank Indonesia. Pesertanya berasal dari pemerintah kabupaten dan kota, sektor perbankan, serta berbagai instansi terkait.
Dihadiri Pejabat Pemerintah dan Perwakilan Bank Indonesia
High Level Meeting dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir bersama sejumlah pejabat penting. Hadir pula Asisten Perekonomian Pemerintah Aceh, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Kepala BPS Aceh, Kepala BI Lhokseumawe, serta pimpinan Bank Aceh Cabang Langsa.
Kegiatan kota Langsa jadi tuan rumah High Level Meeting ini juga diikuti para bupati dan wali kota se-Aceh. Turut hadir jajaran SKPA, Perum Bulog, serta anggota TPID dan TP2DD dari berbagai daerah. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Jadi Prioritas
Saat membuka kegiatan, Muhammad Nasir menegaskan bahwa High Level Meeting menjadi sarana memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan. Fokus utamanya adalah menjaga stabilitas harga dan mempercepat digitalisasi keuangan daerah.
Mengangkat tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Keuangan untuk Pemulihan Ekonomi Aceh Pasca Bencana”, forum ini diharapkan menghasilkan koordinasi yang lebih kuat. Langkah tersebut penting untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
Penguatan TPID Dinilai Sangat Penting
Muhammad Nasir meminta seluruh TPID kabupaten dan kota meningkatkan koordinasi. Pengendalian inflasi harus dilakukan sejak tahap perencanaan produksi hingga distribusi barang. Cadangan pangan, stabilisasi harga, dan penyampaian informasi kepada masyarakat juga harus diperkuat. Dengan langkah tersebut, gejolak harga dapat diantisipasi lebih cepat dan lebih efektif.
Digitalisasi Keuangan Terus Dipercepat
Selain pengendalian inflasi, forum ini juga membahas percepatan digitalisasi keuangan daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintah terus mendorong penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), penggunaan sistem pembayaran digital, serta perluasan transaksi non-tunai dalam berbagai layanan pemerintahan.
Penerapan digitalisasi tersebut diyakini mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain, masyarakat juga dapat menikmati layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan praktis, sementara pemerintah berpeluang mengoptimalkan penerimaan daerah melalui sistem yang lebih modern dan terintegrasi.
Kolaborasi Antardaerah Perkuat Ketahanan Ekonomi
Sekretaris Daerah Aceh mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat kerja sama. Daerah yang memiliki surplus produksi diharapkan dapat membantu wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
Menurutnya, kolaborasi antardaerah menjadi salah satu kunci menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi. Melalui High Level Meeting TPID dan TP2DD 2026, pemerintah berharap lahir berbagai program yang konkret, terukur, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.