piezomat.org – Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra, melakukan peninjauan langsung ke pusat Pasar Kota Langsa untuk memantau perkembangan harga serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Read More : Usai Terima Bantuan Banjir, Warga Kota Langsa Ramai-Ramai Borong Emas Perhiasan
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 25 Juni 2026, itu menjadi bagian dari langkah nyata Pemerintah Kota Langsa dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan harga. Selain melihat kondisi pasar, wali kota juga ingin memperoleh gambaran langsung mengenai pasokan berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Pemantauan Pasar Dilakukan Usai Rapat TPID dan TP2DD
Sebelum mengunjungi pasar, Wali Kota Langsa terlebih dahulu membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 yang digelar di Aula Setdako Langsa. Pertemuan tersebut membahas berbagai strategi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Forum itu dihadiri Ketua DPRK Langsa, unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah, BUMN, BUMD, kalangan akademisi, hingga sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran berbagai pihak diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam mengendalikan inflasi dan meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi.
Wali Kota Berdialog Langsung dengan Para Pedagang
Saat berada di pasar, Jeffry Sentana menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah pedagang untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. Ia menggali informasi mengenai pasokan barang, perubahan harga, hingga kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui rapat dan penyusunan kebijakan saja.
Pengendalian Inflasi Jadi Prioritas Pemerintah Daerah
Wali Kota menegaskan bahwa menjaga stabilitas harga bahan pokok merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai sangat penting karena berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat, kestabilan ekonomi, serta keberlangsungan aktivitas perdagangan.
Ia berharap masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan pasokan yang memadai. Oleh sebab itu, koordinasi antarinstansi harus terus diperkuat agar setiap potensi gangguan distribusi maupun kenaikan harga dapat diantisipasi sedini mungkin.
Ancaman El Nino Perlu Diwaspadai
Dalam kesempatan tersebut, Jeffry juga mengingatkan seluruh anggota TPID agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan dampak musim kemarau panjang atau El Nino. Fenomena tersebut berpotensi memengaruhi hasil panen, mengurangi produksi pangan, serta mengganggu rantai distribusi kebutuhan pokok.
Apabila tidak diantisipasi sejak dini, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu kenaikan harga sejumlah komoditas penting di pasaran. Karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait diminta terus memantau perkembangan stok pangan serta memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas pasokan.
Digitalisasi dan Prestasi Pengendalian Inflasi
Selain membahas pengendalian inflasi, Pemerintah Kota Langsa juga terus mendorong percepatan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan modern.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, Yan Ramerta Putra, menjelaskan bahwa kondisi inflasi Aceh hingga Mei 2026 masih berada di atas rata-rata nasional.
Meski Kota Langsa belum menjadi daerah sampel penghitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), karakteristik ekonominya dinilai memiliki kemiripan dengan Kota Lhokseumawe sehingga dapat dijadikan salah satu acuan dalam memantau perkembangan inflasi daerah.
Menurutnya, komitmen Pemerintah Kota Langsa dalam mengendalikan inflasi juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Pada tahun 2026, Kota Langsa berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Terbaik I Pengendalian Inflasi se-Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri.
Capaian tersebut mencerminkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, TPID, Bank Indonesia, instansi terkait, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kestabilan harga dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
About the Author
